ESG, Kelestarian Sumber Daya dan Pemerataan Ekonomi

Hampir setahun lalu, pengajuan kasus perdata pencemaran lingkungan yang dilakukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berakhir pada kewajiban dua perusahaan tekstil, yaitu PT Kamarga Kurnia Textile Industri (KKTI)  dan PT How Are You Indonesia (HAYI) untuk membayar denda tak kurang dari 16 Milyar Rupiah atas kesalahannya yang mencemari lingkungan di daerah Aliran Sungai Citarum. Akan tetapi kasus tersebut belumlah seberapa karena Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang memproses lebih dari 780 kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang melibatkan banyak korporasi.

Permasalah lingkungan di kota besar yang diakibatkan oleh lemahnya empati lingkungan korporasi memiliki kemungkinan besar untuk dikaitkan dalam permasalahan hukum mengingat stakeholder lingkungan di wilayah perkotaan sangatlah banyak dan beragam.

Lalu bagaimana jika kerusakan lingkungan seperti diatas terjadi di wilayah terpencil yang jarang terpapar media?. Atau paling tidak, belum banyak stakeholder yang memiliki kepentingan dengan lingkungan di wilayah tersebut.

Sebagai contoh, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas PT Rimba Matoa Lestari di Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Papua. Kerusakan lingkungan tersebut berupa erosi dan pencemaran air yang mengakibatkan berbagai jenis kepiting, bia, dan ikan di muara Kali Poroway mati.  

Belum lagi tentang masalah keterlibatan masyarakat sekitar dalam dinamika ekonomi yang digulirkan korporasi. Atau mungkin perihal keadilan remunerasi atas lapisan karyawan mayoritas di level operasional korporasi. Di wilayah terpencil, terkadang isu kesetaraan ekonomi dalam masyarakat menjadi tidak terpantau dengan baik.

Lebih menyedihkan lagi apabila beberapa sebuah standar kelayakan lingkungan dapat diperoleh dengan mudah oleh korporasi lewat “jalan belakang” tanpa melalui mekanisme yang kredibel.

Inilah mengapa isu pelestarian lingkungan dan keadilan sosial menjadi perhatian yang harus diperhatikan oleh sebuah korporasi sebagai bagian dari etika penanaman modal. Sikap dan pemahaman bahwa keuntungan korporasi harus berjalan berdampingan dengan pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan keadilan internal korporasi harus dibangun dengan inisiatif korporasi tanpa harus menunggu pengawasan pihak eksternal.

Oleh karenanya diperlukan sebuah buffer system yang bisa mencegah timbulnya permasalahan seperti di atas sejak dini. Ada sebuah standar yang memiliki peran penting untuk menciptakan bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bahkan peran pentingnya juga mencakup  tanggung jawab terhadap sosial dan hukum. Standar yang telah giat diterapkan sejak tahun 1960-an ini dikenal dengan nama ESG.

Menurut Khofifah Noviarianti, creative media intern CESGS (Center for Environmental, Social, & Governance Studies), ESG merupakan sebuah standar perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri dari tiga konsep atau kriteria: Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola Perusahaan). Dengan kata lain, perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasinya akan turut mengintegrasikan dan mengimplementasikan kebijakan perusahaannya sehingga selaras dengan keberlangsungan tiga elemen tersebut.

CESGS (Center for Environmental, Social, & Governance Studies) sendiri merupakan lembaga nirlaba yang didirikan di Indonesia dengan tujuan untuk mendukung penelitian akademis, membangun eksekutif yang berpikiran berkelanjutan, dan sebagai solusi terdepan untuk rekomendasi kebijakan yang muncul dalam masalah lingkungan, sosial dan tata kelola. Penelitian CESGS dilakukan oleh akademisi dan ahli dalam hal ESG sehingga membuahkan hasil penelitian ilmiah yang bereputasi baik, analisis yang solid, dan rekomendasi sistematis. Selain melakukan penelitian dalam hal ESG, CESGS juga berpengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan eksekutif, dan menerbitkan literatur akademis tentang ESG.

Aspek ESG (Diadaptasi dari artikel Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG, Dewan Perkumpulan Praktisi Governansi Indonesia (PaGI))

ESG adalah standar yang mencakup aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang harus diperhatikan sebuah korporasi untuk  menerapkan investasi yang beretika, bertanggung jawab dan berkelanjutan (sutainable invensting). Investasi berkelanjutan akan menghindarkan korporasi untuk menghindari bisnis senjata, alkohol, pornografi, perjudian dan bisnis lain yang membahayakan. Selain itu, dengan konsep sustainable investing berarti korporasi akan memperhatikan keterlibatan masyarakat dan mengelola sumber daya manusia sesuai prinsip Hak Asasi Manusia.

ECG yang Kuat Mempercepat Pemerataan Ekonomi.

Menimbang aspek sosial dalam ESG, visi korporasi tentang pengembangan tingkat ekonomi stakeholder dan cara pandang korporasi terhadap karyawan sebagai bagian penting dalam pencapaian kemajuan korporasi tentu dapat dikembangkan.

Aspek sosial dari ESG akan mengarahkan korporasi untuk menghindari eksploitasi karyawan demi keuntungan semata. Perusahaan hendaknya memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam skup internal dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam skup eksternal.

Korporasi yang memegang teguh aspek ESG tentu akan berkontribusi dalam mengarahkan pembangunan lingkungan di sekitarnya menjadi wilayah terdampak ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup, sarana-prasarana dan sistem sosial kemasyarakatan yang lebih baik.

Pengembangan sumber daya manusia di wilayah terpencil menjadi satu dari sekian banyak kunci penting dalam peningkatan kompetensi kawasan. Meningkatnya kualitas kompetensi dan taraf hidup sumber daya manusia di wilayah terpencil tentu akan membantu negara dalam mempercepat pemerataan ekonomi nasional.

ESG Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Wilayah terpencil yang jauh dari pemantauan media dan komunitas independen lainnya menjadi wilayah yang rawan terdampak kerusakan sumber daya alam. Tanpa standar tertentu yang dijalankan korparasi akan mengancam tergerusnya sumber daya alam. Selain wilayah yang terancam tidak bisa merasakan manfaat positif dari pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, juga akan mengancam generasi masa depan yang rawan tidak terwarisi sumber daya alam tersebut.

Sumber daya alam yang seharusnya menjadi  kekuatan utama untuk mengembangkan wilayah akan menjadi tak berguna bila dieksploitasi oleh korporasi yang memanfaatkannya untuk kepentingan kapitalisme semata. Padahal di era ekonomi otonom, salah satu cara meninggal ketertinggalan taraf ekonomi dan taraf kehidupan wilayah terpencil sangat tergantung pada optimalisasi sumber daya alam sekitarnya.

Begitu pula dengan limbah yang dihasilkan korporasi, hendaknya limbah senantiasa diolah sehingga bisa dilepaskan kembali ke lingkungan dalam bentuk material ramah lingkungan ataupun dikonversi dalam bentuk lain. Sebagai contoh, perkebunan kelapa sawit selama ini memiliki kontribusi dalam pembentukan gas rumah kaca sebagai akibat dari Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair kelapa sawit. Sebetulnya jika diolah dengan serius maka POME bisa diolah lebih lanjut menjadi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Namun sangat disayangkan, dari sekitar 800 pabrik kelapa sawit di Indonesia hanya 5% diantaranya yang memiliki fasilitas pengolahan limbah cair sawit menjadi biogas.

Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) bermetode methane capture yang bisa memasok 1.000 rumah warga untuk sebuah industri minyak sawit dengan kapastitas produksi 45 ton per jam (sumber: http://www.forda-mof.org).

ECG Menjaga Keberlangsungan Usaha dalam Jangka Panjang.

Pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab, peningkatan sumber daya manusaia yang berkesinambungan di wilayah serta penjagaan tata kelola internal menjadikan kunci utama korporasi mendapat kepercayaan serta dukungan penuh dari masyarakat sekitar demi keberlangsungan kegiatan korporasi dalam jangka panjang.

Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini menjadi harapan wilayah terpencil untuk memiliki perencanaan pengembangan jangka panjang sebagai dampak otomatis dari adanya perputaran ekonomi dalam skala besar di jalankan oleh korporasi.

Efek domino lain dari perputaran roda ekonomi dalam wilayah, bisa mendorong tumbuhnya unit usaha pendukung lain berbasis UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam wilayah. Bahkan dalam skala lebih besar bisa mendorong tumbuhnya usaha komplemen yang secara bersamaan akan menciptakan kawasan industri yang bisa menggerakkan ekonomi kawasan secara lebih luas.

Kita dapat mengambil contoh dalam kawasan perkebunan besar dimana tata kelola (governance) yang baik memungkinkan perkebunan besar membina terbentuknya perkebunan plasma yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar perkebunan. Tata kelola yang baik ternyata membantu meningkatkan aspek sosial (Social) dalam operasional perkebunan besar. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga aspek dalam ESG(Environment, Social and Governance) saling berhubungan, peningkatan salah satu aspek akan mendorong meningkatnya aspek yang lain.

Kita bisa melihat bahwa ESG memiliki dampak positif ke berbagai segi secara simultan dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pengukuran dan pengawasan ESG harus menjadi perhatian para investor, masyarakat dan pemerintah, karena di konsep usaha berkelanjutan saat ini,  komponen itulah yang bisa diperhatikan oleh stakeholder untuk menentukan apakah sebuah korporasi menjadi tempat yang layak untuk menempatkan investasinya. Korporasi yang tidak memperhatikan aspek ESG tentu akan tergeser oleh korporasi yang memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan dan mengembangkan ESG dengan konsiten. Karena di masa depan, hanya korporasi yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam menjalankan aktivitas operasionalnyalah yang akan menarik minat investor dalam menanamkan modalnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CFA Institute pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa 73% investor mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam melakukan investasi. Sedangkan 27% investor tidak mempertimbangkan aspek ESG dalam keputusan investasi mereka. Ini menunjukkan sudah banyak kepedulian para investor terhadap upaya menciptakan bisnis berkesinambungan dan berkelanjutan. Penanaman modal beretika harus terus dikembangkan di Indonesia untuk menciptakan atmosfer bisnis seperti ini.

Beberapa lembaga secara independen melakukan pemeringkatan penerapan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola pada korporasi yang bergerak di bidang bisnis tertentu. Contohnya adalah lembaga independen asal Inggris bernama SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit) yang melakukan pemeringkatan kinerja aspek ESG pada perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, kelapa sawit, dan karet alam. Lembaga independen seperti inilah yang perlu dikembangkan di berbagai bidang bisnis untuk memberikan masukan bagi para investor dan stakeholder lain yang berkepentingan menanamkam modalnya sehingga mereka tidak salah memilih korporasi tempat mereka menanam modal.

Bahkan pasar saham pun mulai terpapar dengan tren investasi tematis bermuatan ESG. Bertambah banyaknya investor yang memiliki prinsip yang sejalan dengan wawasan ESG maka menjadi katalisator bagi pertumbuhan emiten-emiten berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola. Fakta ini diperkuat oleh sebuah survey yang diselenggarakan oleh Schroders yang menyatakan bahwa saat ini 52% millennial ingin memilih berinvestasi dalam sustainable investing. Fakta ini seharusnya membuat korporasi bergerak lebih cepat menyambutnya karena sustainable investing (investasi berkelanjutan) akan semakin tumbuh, jika korporasi tidak serius menggarap investasi jenis ini maka bisa dipastikan mereka akan kesulitan mendapatkan dana investasi di masa depan.

Selain faktor pemahaman investor, aspek ESG juga telah menjadi perhatian utama masyarakat, pemerintah dan konsumen terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang diakibatkan oleh aktivitas korporasi secara lebih luas. ESG telah menjadi isu penting yang secara langsung akan mempengaruhi kebijakan korporasi menuju investasi bersih dan positif.

Korporasi yang tidak bisa mengendalikan ESG dengan cakap bisa berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem serta berdampak pada wilayah luas dalam waktu lama. Dan pada level krusial, bisa berpotensi menimbulkan konflik sosial. Korporasi yang demikian tentu tidak akan mampu bertahan di masa depan.

Jadi mari kita secara global hendaknya mulai peduli pada aspek ESG (Environment, Social and Governance) demi turut aktif mengawasinya demi kebaikan bersama.

Informasi lebih lanjut:

Instagram: @cesgstudies

Twitter: @CESGStudies

#LombaBlogCESGS

#RisetTanpaRibet

Referensi:

  1. https://www.cesgs.or.id/
  2. https://indikator.indikaenergy.co.id/
  3. https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/
  4. http://governansi.org/
  5. https://www.mongabay.co.id/
  6. https://www.ft.com/
  7. https://kabaralam.com/
  8. Analisa Pengaruh Kinerja Environmental, Social, dan Governance (ESG) terhadap Abnormal Return. Oleh Saddek Syafrullah. 2017.
  9. https://m-bisnis-com.cdn.ampproject.org/
  10. https://www.dbs.com/
  11. https://www.schroders.com/

2 thoughts on “ESG, Kelestarian Sumber Daya dan Pemerataan Ekonomi

Leave a Reply